Hari Wanita, Simpulpuan Bandung Desak Pengesahan UU PKS

Para aktivis yang tergabung dalam Simpul Pembebasan Wanita( Simpulpuan) mengadakan aksi pawai( long march) sampai depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, guna menuntut pengesahan Rancangan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Intim( RUU PKS).

Saat sebelum melaksanakan aksi di depan Gedung Sate, para massa aksi berkumpul terlebih dulu di Halaman Braga. Aksi ini diiringi dari bermacam elemen semacam mahasiswa, buruh, orang serta komunitas.

Mereka melaksanakan aksi tersebut sekalian selaku peringatan Hari Wanita Internasional ataupun International Womens Day( IDW) biasa diperingati tiap 8 Maret di segala dunia. Pantauan CNNIndonesia. com, dalam aksi damai Simpulpuan di depan lingkungan pemerintah Pemprov Jabar tersebut, mereka membentangkan spanduk bertuliskan Kapitalisme Merupakan Pandemi, Persatuan Wanita Tertindas Merupakan Polusi https://www.wartamerika.com/ .

Dalam aksinya massa aksi pula bawa poster- poster berisikan suara hati dan tuntutan pada pemerintah soal wanita.

Juru Bicara Simpulpuan Khadijah melaporkan grupnya menekan RUU PKS lekas disahkan sebab proses pendampingan serta penangkalan kekerasan intim di tengah warga dinilai belum mencukupi.

” Memanglah kita mengangkut banyak tuntutan cuma saja yang dikala ini masih sangat urgen merupakan darurat kekerasan intim. Jadi di poin awal kita mencantumkan RUU PKS sebab RUU PKS ini telah lama tidak disahkan,” katanya dikala ditemui di sela aksi damai.

Buat dikenal, sampai dikala ini RUU PKS masih jadi polemik. Sebagian pihak, tercantum misalnya Komnas Wanita memperhitungkan beleid ini sanggup memencet permasalahan kekerasan intim sampai melindungi korban. Tetapi begitu, tidak sedikit pula pihak yang menolak RUU tersebut disahkan.

RUU PKS sendiri sudah lewat jalur panjang. Awal mulanya, ketentuan ini diinisiasi Komnas Wanita semenjak 2012 menyusul keadaan Indonesia yang darurat kekerasan intim terhadap wanita serta anak.

Dekat 4 tahun lamanya Komnas Wanita membujuk DPR supaya membuat payung hukum soal kekerasan intim. Baru pada Mei 2016 Komnas Wanita dimohon buat menyerahkan naskah akademik payung hukum tersebut.

Walaupun demikian, RUU PKS hingga dengan dikala ini belum pula dibahas DPR walaupun secara personal beberapa wakil rakyat ataupun pimpinan lembaga di dewan menjanjikan itu masuk Prioritas Legislasi Nasional( Prolegnas).

” Kita buat coba terus kampanye sebab alibi tidak disahkan senantiasa dalihnya masih terdapat penolakan. Kita hendak berupaya semaksimal bisa jadi terus mengkampanyekan wujud aktivitas yang sempat kita telah kerap jalani semacam dialog serta workshop di kampus- kampus,” ucapnya.

Lebih Banyak Jalani Pekerjaan Rumah

Di sisi lain, Khadijah mengakui suasana pandemi Covid- 19 membuat lebih banyak kegiatan dicoba dari rumah. Apalagi dalam suasana ini, wanita lebih banyak melaksanakan pekerjaan rumah dibanding pria serta pula dibanding saat sebelum pandemi. Informasi dari Komnas Wanita menampilkan wanita hadapi kenaikan beban kerja 2 kali lipat dalam pekerjaan rumah tangga dibanding pria. Sebanyak 57 persen wanita pula hadapi kenaikan tekanan pikiran serta kecemasan dibanding 48 persen pria.

Baca Juga : Sistem Hidroponik Lengkap

Tidak hanya itu, himpitan ekonomi serta beban mental yang berat membuat wanita jadi target kekerasan. Informasi terkini Simfoni PPPA semenjak pandemi berlangsung di Indonesia dari 29 Februari- 27 November 2020, kekerasan terhadap wanita menggapai 4. 477 permasalahan dengan 4. 520 korban.

Kebanyakan korban kekerasan terhadap wanita ataupun 59, 8 persen merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga( KDRT). Sebaliknya, jumlah kekerasan terhadap anak wanita menggapai 4. 472 korban.

” Dalam keadaan pandemi, wanita terus menjadi rentan memperoleh kekerasan sebab diam di rumah dengan pelakon entah itu relasinya pacaran ataupun rumah tangga,” ucap Khadijah.

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *